Lapas Tahuna Ikuti Penguatan SIPP dan LAPOR oleh Tim Biro Hukerma
2 min read
Manado, INFO_PAS – Tim Humas Lapas Kelas IIB Tahuna Kanwil Kemenkumham Sulut mengikuti penguatan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) dan LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online) bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kamis (01/12/2022).
Dalam pembukaan kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Haris Sukamto, dalam sambutannya Kakanwil mendorong seluruh team work humas yang ada di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut untuk meningkatkan publikasi dan informasi terkait kebijakan serta tugas dan fungsi dari masing-masing satker dengan mengemasnya sebaik mungkin agar informasi yang diterima oleh masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
“Dengan terlaksananya kegiatan ini, seluruh team work Humas di lingkungan Kemenkumham Sulut dapat lebih semangat dalam mengemban tugas yang diemban,” pungkasnya.
Narasumber dari penguatan ini merupakan Tim Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham melalui Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha Deswati yang didampingi Pranata Humas Ahli Muda Soni Hartanto.
Di hadapan peserta yang terdiri dari pengelola laman SIPP dan LAPOR tersebut, Deswita menjelaskan secara rinci mekanisme penggunaan aplikasi SIPP. SIPP merupakan layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digagas oleh Kemenpan-RB.
“Dikatakan satu pintu, berarti seluruh layanan yang ada di Kemenkumham, baik di satuan kerja pemasyarakatan maupun keimigrasian harus sama jenis layanannya,” jelas Deswita. Ia juga menerangkan bahwa jika ada inovasi yang dilakukan itu merupakan pengembangan tusi setiap satker. Disampaikan pula mengenai tata cara penginputan seluruh jenis layanan yang harus seragam dan komprehensif sesuai dengan pedoman SIPP.
Lebih lanjut, Soni menjabarkan tentang alur pengaduan masyarakat yang ada di aplikasi LAPOR dan Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi ini diharapkan dapat memberi respon dan sousi cepat serta terpercaya sehingga kepuasan masyarakat penerima layanan pengaduan terwujud.
Peserta yang hadir terlibat secara aktif dalam kegiatan ini, ditandai dengan beragam diskusi dan masukan dari narasumber agar pelayanan di seluruh satker Kemenkumham di wilayah Sulawesi Utara dapat berjalan maksimal.
