Maret 2, 2024

News Lapas Tahuna

Informasi Lapas Tahuna

Kalapas Tahuna Bersama TIM PZI Ikuti Pembukaan Persiapan Analisa Dokumen Daduk Satker Usulan WBBM Tahun 2024

3 min read

Tahuna, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tahuna, Suharno bersama Tim Pembangunan Zona Integritas mengikuti secara virtual Pembukaan Kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung (Daduk) Satuan Kerja Ususlan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid terpusat di Hotel Aryaduta Bandung. Kamis (1/02). Kegiatan ini merupakan langkah krusial dalam mendukung usulan satuan kerja WBBM tahun 2024 di lingkungan Kemenkumham.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara mengungkapkan maksud penyelenggaraan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung (Daduk) Satuan Kerja Ususlan WBBM tahun 2024 merupakan bentuk pembinaan PZI bagi satuan kerja menuju WBBM tahun 2024. “Hal ini untuk memberikan rekomendasi dalam rangka PZI di lingkungan kemenkumham agar menghasilkan data dukung yang sesuai dengan pedoman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan. “Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan catatan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi PZI bagi satuan kerja menuju WBBM dan memastikan kelengkapan kebenaran dan validitas daduk PZI satuan kerja menuju WBBM di lingkungan Kemenkumham tahun 2023,” jelasnya.

“Hasil yang diharapkan dapat mengusulkan satuan kerja menuju WBBM di lingkungan Kemenkumham dan dilakukan secara optimal serta dapat memperoleh predikat dengan hasil maksimal pada tahun 2024,” terangnya.

Sementara itu, Dalam pemberian materi oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kamaruddin menyampaikan terkait esensi PZI dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ke WBBM. “Zona integritas dari segi esensi tidak sulit, jika pelaksanaannya tidak ada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelayanan publik yang berkualitas dan kinerja dari waktu ke waktu semakin baik,” terangnya.

“Terkait manajemen kinerja esensinya untuk WBBM bagaimana sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Terkait permasalahan Umum Gagal meraih predikat WBK dan WBBM diantaranya LKE tidak didukung bukti lengkap (cukup dan relevan, Pemetaan risiko belum mencakup keseluruhan layanan utama/kegiatan strategis), Hasil survei eksternal tidak memenuhi batas minimal IPKP dan IPAK, serta Penerapan manajemen kinerja yang belum baik. “Harapan kami, malalui pemahaman yang telah dipaparkan dalam materi ini dapat menjadi bekal, sehingga dapat memantapkan persiapan untuk memenuhi passing grade dalam rangka meraih predikat WBBM khususnya unit kerja di lingkup kemenkumham,” pungkasnya.

Diakhir kegiatan, dalam pengarahan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Y Ambeg Paramarta mengingatkan kembali arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi. “Tahun ini adalah tahun terkahir dalam mewujudkan birokrasi yang berdampak, harus menunjukan kecukupan dan relevansi yang pada akhirnya birokrasi menjadi lincah dan cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di publik,” terangnya.

“Sesuai arahan Presiden bahwa Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI harus memberikan Dampak yang dirasakan oleh Masyarakat, maka Rencana Aksi dan Inovasi yang dibuat harus menggambarkan upaya untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam menerima layanan Kemenkumham,” pesannya.

Berdasarkan evaluasi dari KemenPAN RB, masalah utama yang dihadapi oleh satuan kerja adalah Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. “Hal ini menjadi tugas dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan UKE I terkait untuk memberikan pemahaman dan melakukan sosialisasi kepada seluruh satker atas dokumen perencanaan yang telah disusun,” jelasnya.

“Dalam Upaya meningkatkan jumlah satker yang akan mengikuti kontestasi WBK/WBBM maka perlu dipertimbangkan oleh TPM terkait Kebijakan Pembatasan Kuota Kontestasi. Hal ini dapat mengakomodir satker yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi,” ujarnya.

menutup arahnnya, Ambeg Paramarta menjelaskan bahwa “Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas tidak hanya bermakna sebagai perubahan dalam struktur formal internal birokrasi saja, melainkan lebih kepada bagaimana birokrasi dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi masyarakat”. tutup arahannya sekaligus membuka kegiatan secara simbolis ditandai dengan pemukulan gong.

Kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Ususlan WBBM tahun 2024, dilaksanakan mulai dari tanggal 31 Januari sampai 3 Februari 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *